Isu Strategis Pembangunan Rumah di Indonesia

“Hunian Impian Dengan Jasa Bangun Rumah Berpengalaman di Medan

Info : Klik Hunian Impian Dengan Jasa Bangun Rumah Berpengalaman di Medan

Isu Strategis Pembangunan Rumah di Indonesia

1. Bank Tanah

Bank tanah merupakan suatu lembaga non komersial yang dibentuk untuk mempromosikan revitalisasi lingkungan dari properti, khususnya untuk penataan kembali pemilikan dan penggunaan tanah baik untuk pemukiman ataupun untuk keperluan industri. Dalam medukung program sejuta rumah rakyat, peranan bank Tanah sangat penting. Dengan adanya bank tanah, terdapat jaminan ketersediaan tanah yang akan digunakan. Selain itu peningkatan harga tanah dapat lebih dikendalikan. Sejauh ini, pemerintah telah mewacanakan untuk pembentukan bank tanah, namun sampai saat ini pemerintah belum melakukan langkah nyata dalam pembentukkan bank tanah. Bank Tanah menjadi faktor krusial yang seharusnya diperhatikan pemerintah dari sisi supply, karena tanpa supply maka program ini tidak akan berjalan optimal. Turunnya suku bunga FLPP menjadi 5% dan besaran uang muka yang hanya 1% akan memperbesar pasar permintaan akibat dari naiknya daya beli konsumen. Dengan adanya bank tanah milik pemerintah, maka mismatch pasar akan dapat dihindari dan pemerintah dapat mematok harga rumah yang sesuai.

2. Data Backlog dan Pemetaan Wilayah Pembanguanan

Angka backlog atau kekurangan rumah sebesar 17,2 juta unit rumah saat ini seakan-akan menjadi kata wajib dalam seminar-seminar perumahan, namun sampai saat ini tidak pernah ada analisis yang mendasari angka tersebut. Pemerintah bahkan tidak mempunyai data pasti mengenai kebutuhan rumah di tiap wilayah yang membuat kebijakan menjadi tanpa arah dan hanya berorientasi fisik bukan pasar. Artinya kemungkinan dikembangkan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI| 3 rumah dalam satu wilayah namun tidak seperti permintaan pasar yang ada disana sehingga banyak rumah yang tidak dihuni.

Apabila pendekatan untuk MBR adalah penduduk miskin, maka dapat diasumsikan bahwa jumlah MBR hampir sama atau bahkan melebihi jumlah penduduk miskin. Dapat kita ketahui bahwa tidak terdapat pola ketersediaan pasokan rumah program FLPP yang sama untuk setiap provinsi. Pada provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan jumlah potensi MBR yang cukup besar, ketersediaan pasokan rumah sangat sedikit. Sementara provinsi Kepulauan Riau, Banten, dan Kalimantan Selatan proporsi ketersediaan pasokan rumah melebihi provinsi yang lain. Sunber: Badan Pusat Statistik(BPS), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera )2014, diolah

3. Infrastruktur

Dalam membangun suatu perumahan, insfrasuktur pendukung menjadi permasalahan yang lainnya. Sehingga perlu perencanaan yang jelas mengenai infrastruktur pendukung suatu perumahan.Setiap wilayah yang dilalui infrastruktur akan membuat harga naik sehingga semakin lama pemerintah akan semakin sulit untuk dapat membuat bank tanah bila tidak dipersiapkan sesegera mungkin. Infrastruktur akan menjadi vital ketika pengembang tidak hanya membangun rumah namun seharusnya terintegrasi dengan infrastruktur yang ada, jangan sampai rumah yang terbangun mempunyai lokasi yang sangat jauh sehingga akan memberatkan transportasi konsumennya meskipun harga jual rumah murah.

4. Tata Ruang

Tata ruang harus segara menjadi perhatian setiap pemerintah daerah karena akan terintegrasi dengan pengadaan bank tanah baik melalui pembeliàn oleh pemda atau ketersediaan zona untuk rumah rakyat.

   5. Kesiapan Antar Kementerian

Program Sejuta Rumah seharusnya menjadi kampanye nasional yang menjadi sebuah program yang terkiat banyak kementerian. Bila berbicara bank tanah maka peran pemda dibawah Kementerian Dalam Negeri menjadi penting, begitu pula bila berbicara tata ruang maka BPN akan berperan, belum lagi masalah penghapusan PPN yang menjadi ranah Kementrian Keuangan, dan lainnya sehingga lalu lintas koordinasi menjadi sangat penting. Tanpa adanya koordinasi, program pembangunan sejuta rumah tidak akan pernah terwujud.

     6. Kurangnya Dukungan Perbankan dalam Pembiayaan Kepemilikan

Perumahan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI| 4 Persentase MBR yang bekerja di sektor formal hanya 30 persen dari total keseluruhan MBR1, 70 persen sisanya merupakan MBR yang bekerja di sektor non formal yang sulit menjangkau akses kredit perbankan. Selain itu tingkat kepercayaan bank terhadap MBR untuk mendukung dalam pembiayan perumahan tersebut masih kecil. Sehingga cakupan daya beli MBR untuk memperoleh kepemilikan perumahan masih cukup sulit. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya campur tangan dari pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan.

Kesimpulan

Program Rumah bagi Rakyat merupakan salah satu program yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan kesempatkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh tempat tinggal. Namun perlu adanya suatu perencanaan yang lebih baik sehingga dapat menjamin pelaksanaan program ini. Tanpa adanya blue print yang jelas, program ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Pendirian Bank Tanah harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersedian tanah untuk dibangun perumahan dan mencegah adanya alih fungsi tanah. Operator Bank tanah haruslah lembaga non komersial. (ANA & RC)

Hubungi kami di Wa 08126067928

Info Lainnya : Klik Hunian Impian Dengan Jasa Bangun Rumah Berpengalaman di Medan

“