“Pembuatan Screening Cangkang Sawit Berkualitas di Medan

Info : Klik Pembuatan Screening Cangkang Sawit Berkualitas di Medan

https://cutt.us/nTnXk

Membangun Pabrik Kelapa Sawit

Setiap orang dan atau Badan Hukum yang berkeinginan membangun usaha Pabrik dan atau Perkebunan Kelapa Sawit, maka perlu menyiapkan/membuat dokumen legal dasar antara lain Akta Pendirian Perusahaan, Surat Keputusan Kemenkum dan HAM, SIUP, TDP, NPWP, SKT dan syarat-syarat penting lain berikut:

A. Perizinan Mendirikan Bangunan Pabrik

Bagaimana Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Pabrik? Pada dasarnya Setiap bangunan gedung termasuk pabrik harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

  1. Persyaratan Administratif Meliputi:
    1. Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah (dalam bentuk perjanjian tertulis);
    2. Surat bukti kepemilikan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
    3. Izin mendirikan bangunan – dalam hal ini setiap orang dan atau badan hukm dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung wajib melengkapi dengan:
      1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah (apabila tanahnya bukan milik pemilik gedung);
      2. Data pemilik bangunan gedung;
      3. Rencana teknis bangunan gedung;
      4. Rencana teknis bangunan gedung ini dibuat berdasarkan surat keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi yang akan dibangun gedung tersebut yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (“Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota”) dan di dalam Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota tersebut berisi:
        • Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan;
        • Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
        • Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan Koefisien Tapak Basemen (“KTB”) yang diizinkan;
        • Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
        • Koefisien Dasar Bangunan (“KDB”) maksimum yang diizinkan;
        • Koefisien Lantai Bangunan (“KLB”) maksimum yang diizinkan;
        • Koefisien Dasar Hijau (“KDH”) maksimum yang diizinkan;
        • KTB Maksimum yang diizinkan; dan
        • Jaringan
      5. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap
    4. Persyaratan Teknis Meliputi:
      1. Persyaratan Tata Bangunan yang Meliputi:
        1. Persyaratan peruntukan bangunan gedung sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota (“RTRW”);
        2. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (“RDTRKP”), dan/atau;
        3. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (“RTBL”);
      2. Persyaratan intensitas bangunan gedung yang meliputi: persyaratan kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan;
      3. Arsitektur bangunan gedung yang meliputi:

Persyaratan penampilan bangunan gedung yang dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya;

  1. Tata ruang dalam harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan keandalan bangunan gedung;
  2. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dalam lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial dan budaya setempat terhadap berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa; dan
  3. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan – Persyaratan ini hanya berlaku bagi gedung yang dapat memberikan dampak penting terhadap
  4. Persyaratan keandalan bangunan gedung yang meliputi:
    1. Persyaratan keselamatan
    2. Persyaratan kesehatan;
    3. Persyaratan kenyamanan;
    4. Persyaratan kemudahan
  5. Permohonan izin mendirikan bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis disetujui dan disahkan oleh Bupati/Walikota.

B. Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Bagaimana prosedur perizinan perkebunan kelapa sawit dan dasar hukum sehubungan dengan usaha perkebunan kelapa sawit?

Jenis usaha perkebunan terdiri atas:

  1. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
  2. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
  3. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil

Catatan:

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota kemudian usaha yang terdaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas kurang dari 5 ton TBS per jam dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota kemudian usaha yang terdaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).

 

Izin Usaha Perkebunan diwajibkan kepada:

  1. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih, yaitu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (“IUP-B”);
  2. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi 5 ton TBS per jam, yaitu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (“IUP-P”);
  3. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, yaitu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (“IUP”).

 

Terkait izin usaha perkebunan di atas, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan berdasarkan jenis masing-masing izin.

IUP-B, IUP-P, atau IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:

  1. Dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh bupati/walikota;
  2. Pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh

(Penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara perizinannya, dapat dilihat dalam ulasan di bawah ini)

Usaha Perkebunan:

“Mengenai perizinan perkebunan kelapa sawit, prosedurnya dapat ditemui pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“Permentan 98/2013”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/KB.410/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“Permentan 29/2016”) dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“Permentan 21/2017”).”

Definisi Usaha Perkebunan:

“Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.[1] Sedangkan yang dimaksud perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.”[2]”

Usaha perkebunan tersebut dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan, sesuai Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.[3] Perlu diketahui bahwa badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia – perorangan dan atau badan hukum asing harus bekerja sama dengan WNI baik perorangan dan atau badan hukum.[4]

Berdasarkan Permentan 98/2013, Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:[5]

  1. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
  2. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
  3. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil

 Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

Adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.[6]

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan Luas Kurang dari 25 Hektar:

  1. Dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota. Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun [7]
  2. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)[8] yang berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih [9]

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan Luas 25 Hektar atau Lebih:

Pengusaha jenis ini wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (“IUP-B”)[10] yang berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang- undangan.[11]

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.[12]

  1. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas kurang dari 5 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam:
    1. Dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota. Pendaftaran tersebut paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan [13]
    2. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)[14] yang berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih [15]
  2. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi 5 ton TBS per jam:

Pengusaha jenis ini wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (“IUP-P”)[16], yang berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.[17]

Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

  1. Merupakan Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih yang wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil [18]
  2. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (“IUP”)[19] yang berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang- [20]

Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan

IUP-B, IUP-P, atau IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:[21]

  1. Dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh bupati/walikota;
  2. Pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh

Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)

Untuk memperoleh IUP-B, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:[22]

  1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. Surat Izin Tempat Usaha;
  4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;
  5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
  6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
  7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
  8. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
  9. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
  10. Pernyataan kesanggupan:
    1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
    2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
    3. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
    4. Melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; (dengan menggunakan format pernyataan dalam Lampiran X Permentan 98/2013)
  11. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas (40.000 hektar untuk perkebunan kelapa[23]), dengan menggunakan format Pernyataan dalam Lampiran XI Permentan 98/2013.

Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)

Untuk memperoleh IUP-P, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:[24]

  1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. Surat Izin Tempat Usaha;
  4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
  5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
  6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
  7. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format dalam Lampiran IV dan Lampiran XII Permentan 98/2013;
  8. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
  9. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
  10. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format Lampiran XIII Permentan 98/2013.

Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Untuk memperoleh IUP, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:[25]

  1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. Surat Izin Tempat Usaha;
  4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
  5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
  6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
  7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
  8. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format dalam Lampiran IV dan Lampiran XII Permentan 98/2013;
  9. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
  10. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
  11. Pernyataan kesanggupan:
    1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
    2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
    3. Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
    4. Melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan; (dengan menggunakan format Pernyataan dalam Lampiran X Permentan 98/2013)
  12. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas (100.000 hektar untuk perkebunan kelapa sawit[26]), dengan menggunakan format Pernyataan dalam Lampiran XI Permentan 98/2013.

Tata Cara Perizinannya Sendiri adalah Sebagai Berikut

  1. Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;[27]
  2. Gubernur atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.[28]
  3. Apabila hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar, gubernur atau bupati/walikota paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur dan website pemerintah daerah setempat selama 30 hari sesuai kewenangan.[29]
  1. Dalam jangka waktu 30 hari tersebut, masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung.[30]
  2. Gubernur atau bupati/walikota setelah menerima masukan atau tidak ada masukan dari masyarakat sekitar, dalam jangka waktu 30 hari di atas, melakukan kajian paling lambat 10 hari [31]
  3. Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat sekitar dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan website pemerintah daerah [32]
  4. IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur sesuai kewenangan dan website pemerintah daerah [33]

C. Perizinan Pengadaan Lahan Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit

Apakah usaha perkebunan harus selalu dilakukan di atas tanah berstatus HGU?

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”) adalah pelaku usaha perkebunan yang melakukan usaha perkebunan. Pelaku usaha perkebunan tersebut bisa pekebun dan/atau perusahaan perkebunan. Mengenai pekebun kecil secara eksplisit tidak diatur dalam UU Perkebunan ini.

Lahan yang digunakan untuk usaha perkebunan tersebut tidak sebatas lahan dengan status tanah hak guna usaha saja tetapi juga bisa lahan yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tanah hak ulayat.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Pihak yang Diatur Dalam UU Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.[1]

Pihak yang diatur dalam UU Perkebunan ini adalah Pelaku Usaha Perkebunan. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.[2] Sedangkan yang dimaksud dengan Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.[3]

Hal yang dimaksud dengan Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.[4]

Jadi, yang diatur dalam UU Perkebunan adalah Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan usaha perkebunan. Pelaku usaha perkebunan tersebut bisa pekebun dan/atau perusahaan perkebunan. Mengenai pekebun kecil secara eksplisit tidak diatur dalam UU Perkebunan ini.

Hak Guna Usaha

Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.[5]

Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.[6] Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.[7]

Subyek hukum yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah:[8]

  1. Warga-negara Indonesia;
  2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di

Jadi, hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna usaha pertanian, perikanan atau peternakan. Bagaimana dengan perkebunan?

Penggunaan Lahan Perkebunan

Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.[9]Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[10] Hak atas tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan /atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[11]

Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.[12] Imbalan yang bisa diberikan antara lain berupa uang dan/atau kepemilikan saham.[13]

Lahan yang digunakan untuk usaha perkebunan tersebut tidak sebatas lahan dengan status tanah hak guna usaha saja, tetapi juga bisa lahan yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tanah hak ulayat.

Untuk lahan yang berstatus hak milik sebagai hak yang paling tinggi dapat menjadi hak lain, salah satunya adalah HGU.

Berkaitan dengan penggunaan Tanah Hak Ulayat dana tau tanah yang telah dikelola oleh penduduk lokal jangka waktu lama diperlukan pendekatan yaitu Free Prior Informed Consent.

D. Proses Pengurusan Hak Guna Usaha (HGU)

Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah diperbaharui terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka acuan peraturan bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota yaitu bidang pertanahan. Dengan demikian, pengadaan/pengambilalihan tanah menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten dan kota. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah ini, telah ada pengaturan tentang Kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan:

  1. Penetapan persyaratan pemberian hak atas
  2. Penetapan persyaratan
  3. Penetapan persyaratan administrasi
  4. Penetapan pedoman biaya pelayanan
  5. Penetapan kerangka dasar kadastral ( batas tanah ) nasional dan pelaksanaan kerangka dasar kadastral orde I dan orde

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi meliputi kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan daerah tertentu yang meliputi perencanaan dan pengendalian makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup eilayah provinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman, serta perencanaan tata ruang provinsi.Dalam beberapa pertimbangan khusus, diantaranya bahwa tanah mempunyai nilai strategis Negara Kesatuan Indonesia maka pelaksanaan desentralisasi pertanahan ditunda selama dua tahun. Penundaan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Lembaga Pemerintah Non-Departemen sampai ditetapkanya seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, selambat-lambatnya 31 mei 2003. Setelah batas waktu 31 mei 2003 berakhir, Pemerintah mengambil Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang pertanahan yang menyerahkan sembilan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan kepada pemerintah kabupaten dan kota, yaitu sebagai berikut:

  1. Pemberian izin Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.
  2. Penyelesaian sengketa tanah
  3. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk
  4. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimal dan tanah
  5. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat (tanah adat).
  6. Pemanfaatan dan penyelesaikan masalah tanah
  7. Pemberian izin membuka
  8. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Pencadangan Izin Lokasi

Pencadangan tanah dan izin lokasi diatur dalam peraturan Kepala Daerah Kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah masing-masing yang esensinya kurang lebih sebagai berikut:

  1. Perusahaan-perusahaan yang memerlukan tanah untuk keperluan usahanya harus Mengajukan permohonan arahan lokasi kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada kepala kantor Pertanahan, Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Dinas Kehutanan Dati II dengan melampirkan rekanan akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh menteri Kehakiman dan
  2. Dalam memperoleh arahan lokasi tersebut Kepala Kantor Pertanahan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan mencadangkan areal nonhutan (di Kalteng disebut sebagai kawasan pengembangan produksi-KPP, di provinsi lain disebut Areal Pengembangan Lain – APL).
  3. Bupati / Walikota menerbitkan surat keputusan arahan lokasi yang berlaku 6 – 12 bulan (tergantung kabupatennya).
  4. Berdasarkan surat keputusan arahan lokasi perusahaan dapat melakukan kegiatan Survey lahan . Jika lahan yang diarahkan sesuai untuk pengembangan sawit maka perusahaan dapat mengajukan permohonan izin
  5. Izin Prinsip akan dikeluarkan oleh Bupati/walikota untuk jangka waktu selama 1 tahun . Selama periode tersebut, pengusaha harus melakukan kegiatan/penguasaan atas tanah dan mengajukan izin
  6. Permohonan izin lokasi di ajukan kepada Bupati/Walikota dengan lampiran status penguasaan tanah yang telah Izin lokasi biasanya berlaku 2 (dua) tahun.
  7. Setelah mendapatkan izin lokasi, Perusahaan harus melakukan AMDAL sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP).
  8. Setelah IUP diterbitkan, perusahaan harus mengajukan Izin pembukaan lahan (LC) dan dapat segera beroperasi sejalan dengan permohonan HGU kepada
  9. Izin lokasi yang telah berakhir dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan izin Tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum habis jangka waktu izin lokasi berakhir disertai dengan alasan perpanjanganya. Permohonan izin lokasi hanya boleh diajukan bila syarat perolehan tanah sudah lebih dari 50 % areal yang dicadangkan. Perpanjangan izin lokasi hanya diperbolehkan satu kali untuk periode 12
  10. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan perpanjangan izin lokasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan izin

Lampiran surat permohonan arahan lokasi yaitu foto copy dukumen sebagai berikut:

  1. Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang
  2. Gambar kasar/sketsa tanah yang di
  3. Uraian rencana proyek yang akan
  4. Penyajian informasi Lingkungan (PIL) bagi usaha yang

Pemberian Hak Atas Tanah

Perusahaan yang telah memperoleh izin lokasi dari Bupati/Walikota dan setelah selesai melaksanakan perolehan hak atas tanah yang telah dibebaskan maka dapat segera mengajukan permohonan HGU. Adapun tata cara perolehan tanah dapat dilakukan dengan beberapa proses sebagai berikut:

  1. Jual-beli calon penerima hak memenuhi syarat untuk menjadi subyek hak tanah yang diperoleh dan tanah tersebut sudah ada sertifikatnya. Jual-beli ini dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
  2. Pelepasan hak di depan PPAT, yaitu Notaris/PPAT atau camat jika tanahnya belum terdaftar dan/atau tanah
  3. Penerbitan hak atas tanah seperti ini baru dapat dilakukan setelah masa pengumuman
  4. Melalui permohonan hak jika tanahnya dikuasai oleh Dalam kasus ini tanah harus bebas dari garapan atau penguasaan lainya atas tanah dimaksud.
  5. Melelui tukar menukar jika tanahnya milik instansi pemerintah setelah Mendapat persetujuan dari menteri
  6. Pelepasan tanah disertai penyerahan pembayaran rekognisi dalam hal Tanahnya berupa tanah ulayat, sepanjang kenyataanya hak ulayat tersebut masih

Dalam kasus “tumpang tindih hak kepemilikan tanah” di dalam tanah yang telah dikeluarkan izin lokasinya, perusahaan harus melakukan pembebasan tanah untuk memperoleh tanah tersebut. Proses perolehan tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan melalui negosiasi langsung dengan pemegang hak atas tanah. Bentuk dan besarnya nilai ganti kerugian ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pihak – pihak yang bersangkutan, bisa berupa hal berikut:

  1. Uang
  2. Pemukiman kembali (relokasi/konsolidasi).
  3. Kesempatan
  4. Penyertaan
  5. Gabungan dari beberapa bentuk konpensasi

Dalam pelaksanaan perolehan tanah, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan surat edaran Kepala BPN Nomor 580.2-5568-D-III tanggal 6 desember 1990. Tugas tim ini antara lain sebagai berikut:

  1. Memberikan penyuluhan kepada pihak kedua belah pihak dalam bidang
  2. Membantu kelancaran pembebasan
  3. Membantu menciptakan suasana
  4. Mencegah ikut campurnya pihak ketiga.
  5. Menyaksikan pembayaran atau pemberian ganti rugi kepada pemilik yang

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1990 Pasal 5, Permohonan HGU diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi dengan dilampirkan fotocopy berikut ini:

  1. Izin
  2. Bukti – bukti perolehan
  3. NPWP dengan tanda bukti pelunasan
  4. Gambar situasi tanah hasil pengukuran Kadastral oleh Kepala Kantor Pertanahan
  5. Jati diri dari pemohon (akte pendirian perusahaan).
  6. Surat keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri kehutanan dalam hal tanahnya diperoleh dari hutan konversi.

Dasar Hukum Pendirian Pabrik:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU No 28 Tahun 2002”);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (“PP No 35 Tahun 2005”);
  3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal (“Perka BKPM No 5 Tahun 2013”);
  4. Mekanisme perolehan IMB ini bersumber dari UU No 28 Tahun 2002 PP No 36 Tahun 2005

Dasar Hukum Perizinan Perusahaan Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/KB.410/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

  • Pasal 1 angka 2 Permentan 98/2013
  • Pasal 1 angka 1 Permentan 98/2013
  • Pasal 3 ayat (2) Permentan 98/2013
  • Pasal 4 Permentan 98/2013
  • Pasal 3 ayat (1) Permentan 98/2013
  • Pasal 1 angka 3 Permentan 98/2013
  • Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permentan 98/2013
  • STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun (Pasal 1 angka 13 Permentan 98/2013)
  • Pasal 5 ayat (3) dan (4) Permentan 98/2013
  • Pasal 8 Permentan 98/2013
  • Pasal 20 ayat (1) Permentan 98/2013
  • Pasal 1 angka 4 Permentan 29/2016
  • Pasal 6 ayat (1) dan (2) Lampiran II Permentan 98/2013
  • STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun (Pasal 1 angka 14 Permentan 98/2013)
  • Pasal 6 ayat (3) dan (4) Permentan 98/2013
  • Pasal 9 Permentan 98/2013
  • Pasal 20 ayat (1) Permentan 98/2013
  • Pasal 10 ayat (1) Permentan 98/2013
  • Pasal 10 ayat (2) Permentan 98/2013
  • Pasal 20 ayat (1) Permentan 98/2013
  • Pasal 19 Permentan 98/2013
  • Pasal 21 Permentan 98/2013
  • Pasal 17 ayat (1) Lampiran V Permentan 98/2013
  • Pasal 22 Permentan 98/2013
  • Pasal 23 Permentan 98/2013
  • Pasal 17 ayat (2) Lampiran VI Permentan 98/2013
  • Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Permentan 98/2013
  • Pasal 26 ayat (1) Permentan 98/2013
  • Pasal 26 ayat (2) Permentan 98/2013
  • Pasal 26 ayat (3) Permentan 98/2013
  • Pasal 26 ayat (4) Permentan 98/2013
  • Pasal 26 ayat (5) Permentan 98/2013
  • Pasal 26 ayat (6) Permentan 98/2013

Dasar Hukum tentang Perizinan Pengadaan Lahan Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana yang telah diubah olehPeraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/KB.410/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dasar Hukum tentang Proses HGU:

  1. UU 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria;
  2. UU 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (lembar Negara Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembar Negara Nomor 3419) berisi tentang aturan-aturan dan dasar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Meliputi perlindungan terhadap system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, peran serta rakyat dalam kegiatan konservasi;
  3. UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  4. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  5. UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  7. PP 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
  8. PP 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, Hak Pakai atas Tanah;
  9. PP 27 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan AMDAL;
  10. PP 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  11. PP 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  12. PP 4 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
  13. PP 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.

Link:

http://www.gultomlawconsultants.com/cara-memperoleh-izin-mendirikan-bangunan-pabrik/

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b97596fa35c4/perizinan-usaha-perkebunan-kelapa-sawit

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58ec48d07768d/pertanyaan-

Catatan:

Apabila terdapat peraturan perundang-undangan dalam dokumen ini yang telah lewat masa berlakunya atau sudah tidak berlaku lagi, maka akan dilakukan pembaharuan.

Hubungi kami di Wa 08126067928

Info Lainnya : Klik Pembuatan Screening Cangkang Sawit Berkualitas di Medan

Pembangunan Rumah Bersubsidi di Medan
Pengaruh Galvanisasi terhadap Benda

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *